SKPK

SP2D yang di-return/ditolak oleh Bank Penerima ditindaklanjuti oleh KPPN dengan pemberitahuan kepada satker supaya ada perbaikan/ralat nama/rekening pihak penerima, namun apabila dalam waktu tujuh hari kerja belum ditindaklanjuti oleh satker, maka uang return SP2D tersebut akan disetor kembali ke rekening kas negara sehingga penyelesaiannya tidak cukup dengan surat ralat yang dilampirkan SKTJM, namun prosesnya diatur tersendiri.

Terdapat perbedaan proses pembayaran kembali yaitu SP2D yang terbit pada TA 2009 dengan SP2D yang terbit pada TA 2010.

  1. SP2D yang terbit pada Tahun Anggaran 2009 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-02/PB/2008 tanggal 24 Januari 2008.

Langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

  1. Bendahara Pengeluaran/Pihak Ketiga mengajukan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Kembali SP2D yang telah disetor ke Kas Negara yang berisi ralat nama, alamat, dan/atau nomor rekening kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  2. Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada butir 1, KPA menerbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Kembali (SKPK);
  3. KPA menyampaikan SKPK kepada Kepala KPPN Jakarta I dengan melampirkan :
  • Surat permintaan Pembayaran kembali SP2D yang telah disetor ke Kas Negara dari Bendahara Pengeluaran/Pihak Ketiga
  • Copy SPM dan SP2D yang dananya telah disetor ke Kas Negara
  1. SP2D yang terbit pada Tahun Anggaran 2010 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-59/PB/2009 tentang Penyesuaian sisa pagu DIPA TA berjalan karena Adanya Setoran Pengembalian Belanja.

Langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

  1. Berdasarkan surat pemberitahuan dari KPPN bahwa dana atas SP2D return telah disetorkan ke rekening kas negara, KPA menyampaikan surat permohonan penyesuaian sisa pagu DIPA kepada KPPN dengan melampirkan copy SSPB;
  2. Seksi Bank Giro Pos akan meneliti dan memberikan konfirmasi kebenaran atas setoran tersebut;
  3. Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan verifikasi dan menerbitkasn SKTB;
  4. Seksi Perbendaharaan menerbitkan surat persetujuan penyesuaian sisa pagu DIPA yang dituangkan dalam berita acara ;
  5. Atas dasar surat persetujuan penyesuaian sisa pagu DIPA KPA melakukan penyesuaian sisa pagu DIPA melalui aplikasi SPM.
  6. Prosedur pembayaran dan pencairan dana berpedoman pada PER-66/PB/2005.


Dibaca: 4816 kali.