AKHIR TAHUN 2010
Jumat, 26 Nopember 2010 | Oleh: eyp | 402 x dibaca

Jakarta- Bulan November, tanpa terasa Tahun Anggaran 2010 sebentar lagi akan berakhir. KPPN Jakarta I sebagai salah satu kantor pelayanan yang melayani pencairan dana APBN dihadapkan pada agenda besar yaitu tutup tahun anggaran. Pengalaman yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa grafik volume pekerjaan meningkat drastis dan melebihi kapasitas normal para pegawai yang tentunya akan menyita energi lebih.
Sebagai pedoman, Ditjen Perbendaharaan telah menerbitkan Perdirjen nomor PER-44/PB/2010 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun 2010. Secara khusus di dalam perdirjen tersebut diatur beberapa bab terkait dengan stake holder mitra kerja seperti penerimaan Negara, pengeluaran Negara, penyelesaian UP, akuntansi dan pelaporan serta pengembalian SP2D.
Guna menyosialisasikan langkah-langkah dalam menghadapi TA 2010 sesuai yang diatur oleh Perdirjen Nomor PER-44/PB/2010, pada tanggal 23 s.d. 25 November 2010 KPPN Jakarta I melakasanakan sosialisasi perdirjen tersebut. Sosialisasi dilaksanakan selama tiga hari dimana dua hari pertama merupakan sosialisasi kepada satker dengan topik utama bab pengeluaran Negara, akuntansi dan pelaporan dan pengembalian SP2D. Sedangkan pada hari ketiga merupakan sosialisasi dengan topik utama yaitu bab penerimaan negara yang diikuti oleh bank-bank mitra kerja, baik bank persepsi dan bank operasional.
Terkait pengeluaran negara, perdirjen mengatur batas pengajuan SPM dan penerbitan SP2D. pengajuan SPM GUP/UP tanggal 08 Desember 2010, SPM TUP tanggal 13 Desember 2010, SPM LS, SPM-KP/KPBB/KPBHTB/KB/KC/IB/PP dan SPM terkait penanggulangan bencana tanggal 20 Desember 2010, SPM gaji induk Bulan Januari 2011 tanggal 10 Desember 2010, SPM GUP-Nihil tanggal 06 Januari 2011, SPM-GUP Nihil Reksus tanggal 29 Desember 2010 serta SPM-BLU sampai dengan triwulan IV tanggal 6 Januari 2010.
Selain itu diatur pula syarat-syarat pembayaran untuk SPM-LS secara teknis seperti pembayaran biaya pemeliharaaan 5% dari nilai kontrak (retensi) dan pekerjaan yang Berita Acaranya baru dapat dibuat tanggal 21 s.d. 31 Desember 2010. SPM-LS ini harus didukung dengan surat perjanjian pembayaran antara KPA dan pihak ketiga, asli jaminan/garansi pembayaran atau SPTJM, jaminan bank, surat pernyataan dari KPA mengenai keabsahan jaminan bank tersebut, asli surat kuasa dan surat kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan.
Sementara hal terkait dengan penyelesaian UP, maka sisa UP yang belum disetor menjadi tanggung jawab KPA dan atau Bendahara Pengeluaran satker dan harus disetorkan kembali ke kas Negara. Dalam hal sampai dengan tanggal 1 Desember 2010 sisa UP belum disetorkan, kepada satker tidak dapat diberikan pembayaran UP/TUP dalam TA berikutnya.
Terhadap tolakan/pengembalian (retur) SP2D tahun 2010 yang dikarenakan nama, alamat, nomor rekening dan/atau nama bank/kantor pos yang dituju tidak sesuai dengan nama rekening bank/kantor pos penerima, dapat dilaksanakan pengembalian (retur) SP2D sampai dengan akhir Februari 2010.
Selanjutnya bab akuntansi dan pelaporan, satker selaku UAKPA mengirimkan Arsip Data Komputer (ADK) untuk melakukan rekonsiliasi bulan Desember 2010 dengan KPPN Jakarta I paling lambat tanggal 14 Januari 2011.
Pada sosialisasi tersebut disampaikan pula kepada satker agar dapat mengajukan SPM lebih awal sehingga diharapkan tidak menumpuk pada saat tanggal terakhir batas pengajuannya.

Ditulis oleh edi yp

Artikel Berita Terkini Lainnya

Kelemahan Sistem di KPPN Bukan Indikasi Korupsi
Uji Formal SPM dengan Alat Bantu Barcode
Pakta Integritas KPPN Jakarta I