Gimana Kalau Tidak ada PPABP ???
Selasa, 30 April 2013 | Oleh: yustiyo | 873 x dibaca

Keberadaannya memang tidak segemerlap Pejabat Perbendaharaan, entah kenapa kinerja seorang PPABP “kurang” begitu menjadi perhatian. Padahal yang dikelolanya adalah sesuatu yang boleh dibilang “menguasai” hajat hidup orang banyak. Apalagi kalau bukan Gaji dan tunjangannya. Mungkin jika tiba-tiba ditanya apa itu PPABP masih banyak yang kurang familiar dengan sebutan itu.

Sekilas tentang PPABP atau Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai adalah mereka yang ditugaskan oleh KPA untuk menatausahakan Belanja Pegawai. PPABP langsung ditunjuk oleh KPA yang artinya tanggung jawab mereka adalah kepada KPA bukan kepada PPK atau PPSPM. Belanja Pegawai itu apa ya…..? Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentung uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah yang bertugas baik didalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Jadi belanja pegawai itu tidak melulu Gaji dan tunjangan saja.

PPABP memiliki peranan yang cukup signifikan dalam menjaga “keselamatan” belanja pegawai baik dalam satker bersangkutan lebih-lebih buat APBN. Kok bisa…. (lanjutkan membacanya dulu ya….). Tupoksi PPABP tidak begitu banyak tapi semuanya harus dilakukan dengan perhitungan yang tepat dan akurat, agar tidak ada pihak manapun yang dirugikan.

Misalnya kasus yang sering dihadapi oleh PPABP adalah keterlambatan dalam menerima SK (Surat Keputusan) Kepegawaian baik itu naik pangkat, menduduki jabatan dsb. Hal ini tidak akan menjadi masalah jika PPABP mampu memberikan prediksi yang tepat untuk setiap pegawai. Misalnya kapan pegawai tersebut mengalami Kenaikan Gaji Berkala atau naik pangkat? Sebetulnya SK seperti KGB dan naik pangkat sudah ada hitungan yang jelas (selama pegawai bersangkutan tidak dalam masa hukuman disiplin), jadi walaupun SK terlambat tapi PPABP memiliki data yang akurat sehingga hak-hak pegawai dimaksud tetap terselamatkan. Begitu juga saat terjadi hal-hal yang diluar kemampuan manusia misalnya meninggal, maka hak-hak pegawai tersebutpun tidak akan terlantarkan juga Negara tidak akan dirugikan karena PPABP memiliki tertip administrasi yang teratur. Untuk menyegarkan kembali berikut tugas pokok seorang PPABP.

- Melakukan Pencatatan Data kepegawaian
Dilakukan secara elektronik maupun manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur dan berkesinambungan. Misalnya pencacatan SK CPNS harus terlebih dahulu dari SK PNS. Pencatatan ini dimaksudkan agar semua hak Pegawai tersebut terpenuhi, jangan sampai Negara memiliki hutang kepada pegawai, demikian pula sebaliknya jangan sampai Negara memiliki piutang kepada pegawai bersangkutan. Pencatatan ini harus selalu dijaga kebenaran dan keakuratannya juga keamanan datanya baik berupa Arsip Komputer atau arsip berupa berkas. Termasuk perekaman perubahan data keluarga jika ada yang berubah setiap awal tahunnya.

- Melakukan penatausahaan semua tembusan surat-surat keputusan kepegawaian serta semua dokumen pendukung dalam dosir setiap pegawai secara tertib dan teratur.

- Memproses pembuatan daftar gaji induk dan daftar non gaji induk untuk kelengkapan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai

- Memproses Pembuatan SKPP
Jika penerbitan SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) terlambat maka akan mengakibatkan hak pensiun seorang pegawai juga tersendat. Bagi kebanyakan pegawai setelah pensiun banyak dari mereka yang bergantung hanya dari taspen atau sejenisnya. Banyak PPABP bilang hal ini disebabkan karena SK dari BAKN-nya terlambat. Padahal SK itu tidak akan terlambat jika PPABP tepat dan benar saat mengajukan usulan pensiun.

- Mencetak dan meneliti Kartu Pengawasan Belanja Pegawai perorangan melalui aplikasi GPP setiap awal tahun. Hal ini bertujuan me-review apakah ada hak pegawai yang belum dibayarkan atau kelebihan bayar.

Nah itu sedikit tentang tugas PPABP, minimal jika ini dilaksanakan akan meminimalisir yang namanya lebih bayar atau kurang bayar. Penatausahaan Belanja Pegawai baik yang menggunakan aplikasi GPP atau yang belum, bisa dibilang susah-susah-gampang karena banyak hal yang harus diteliti kembali, walaupun menggunakan aplikasi tetap saja pengkoreksian manual harus tetap jalan.

Kan sudah ada aplikasi pasti data yang disampaikan gak mungkin salah…. Mungkin ada benarnya juga, tapi kira-kira apa penyebab kelebihan bayar tunjangan keluarga yang kerap terjadi di satuan kerja?? Contoh Pegawai A beristri B dan memiliki 2 orang anak, jika A dan B satu kantor aplikasi akan mudah menghindarkan kelebihan pembayaran tunjangan keluarga, bagaimana jika A dan B beda kantor? Dan siapa yang akan menjamin bahwa tunjangan keluarga hanya dibayarkan pada salah satu pegawai tersebut?

Ini tidak akan terjadi jika PPABP benar-benar memahami tugas pokoknya untuk mencatat, menatausahakan dan menguji semua dokumen dasar pembayaran belanja pegawai masing-masing pegawai.

Bagi PPABP yang membayar sekitar 10 atau 20 orang pegawai hal ini bisa saja dilakukan dan dikendalikan, kalau pegawainya sudah mencapai ratusan bahkan ribuan? PPABP kan bisa dibantu oleh beberapa orang, Belanja pegawai memang sedikit “loss control” tapi disinilah peranan PPABP dalam penyelamatan keuangan Negara. Berapapun jumlah pegawai, pemerintah tetap akan mengusahakan agar hak para pegawai tetap terpenuhi namun hal ini tentu saja tidak “loss” begitu saja, tetap saja harus ada sistem yang menjaga agar keuangan Negara tetap pada koridornya khususnya belanja pegawai yang jumlahnya hampir mendominasi angka yang tertera pada APBN.

Hmmmm so… Gimana ya kalau tidak ada PPABP?

Artikel Berita Terkini Lainnya

Kelemahan Sistem di KPPN Bukan Indikasi Korupsi
Uji Formal SPM dengan Alat Bantu Barcode
Pakta Integritas KPPN Jakarta I