KPPN KPPN Jakarta I | Kepuasan Anda Reputasi Kami
Rubrik : Berita Terkini
LPJ Bendahara
Publikasi: Minggu, 28 Februari 2010

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang selanjutnya disebut LPJ adalah laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.

Dasar hukum penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja  tertuang di PMK Nomor 73/PMK.05/2008 yang selanjutnya dibuat petunjuk pelaksanaannya dengan dikeluarkannya Perdirjen Nomor Per-47/PB/2009. Pada Pasal 2 dengan jelas diatur bahwa bendahara Pengeluaran wajib melakukan Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara, atas pengelolaan uang atau surat berharga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tujuan dari LPJ Bendahara diantaranya untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan, sebagai bentuk pertanggungjawaban bendahara yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Bendahara Umum Negara (BUN), dan tertib administrasi keuangan Bendahara. Selain itu LPJ Bendahara mencantumkan saldo Uang Persediaan (UP) yang merupakan pinjaman dari BUN.

Pembukuan Bendahara Pengeluaran  terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu serta Buku Pengawasan Anggaran. Pembukuan Bendahara dilaksanakan berdasarkan dokumen sumbernya dapat dilakukan dengan tulis tangan atau komputer. Apabila pembukuan dilakukan dengan komputer, bendahara wajib mencetak serta manatausahakan Buku Kas Umum, Buku-buku pembantu sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan dan ditandatangani oleh bendahara serta diketahui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penomoran dan penanggalan pada bukti pembukuan bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran/BPP dibuat berdasarkan urutan pada waktu menatausahakan dokumen sumber dalam buku kas umum dan bersifat unik untuk satu tahun anggaran.

Terkait pemeriksaan pasal 10 disebutkan bahwa Kuasa PA wajib melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan untuk meneliti kesesuaian antara saldo buku dan saldo kas. Sementara pasal 11 menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pembantu Pengeluaran untuk meneliti kesesuaian kas antara saldo buku dan saldo kas sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.

Sehubungan dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib melakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan Bendahara dan Laporan Keuangan UAKPA sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Hasil pemeriksaan kas dan hasil rekonsiliasi internal sebagaimana dimaksud diatas harus dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Internal.

KPPN KPPN Jakarta I : http://www.kppn-jktsatu.web.id
Versi Online : http://www.kppn-jktsatu.web.id/?pilih=lihat&id=55